DAFTAR KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2003

No.

PUU

TENTANG

TANGGAL

LN

TLN

KETERANGAN

 

 

 

 

 

 

 

1.

KP.1

DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2003

6-1-2003

1

-

-

2.

KP.2

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

17-1-2003

-

-

-

3.

KP.3

TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

21-1-2003

-

-

-

4.

KP.4

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

21-1-2003

-

-

-

5.

KP.5

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA RI

21-1-2003

-

-

-

6.

KP.6

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG-BIDANG ENERGI DAN SUMBER-SUMBER MINERAL

23-1-2003

9

-

-

7.

KP.7

PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA

23-1-2003

10

-

-

8.

KP.8

PENUGASAN KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

27-1-2003

-

-

-

9.

KP.9

TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA

27-1-2003

-

-

-

10.

KP.10

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

21-2-2003

-

-

-

11.

KP.12

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-9

18-3-2003

-

-

-

12

KP.13

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN

18-3-2003

-

-

-

13

KP.15 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

31-3-2003

-

-

-

14.

KP.16 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, DAN PARAMEDIK VETERINER

31-3-2003

-

-

-

15.

KP.17 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1985 TENTANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN AHLI MULTI MEDIA

31-3-2003

-

-

-

16.

KP.18

BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

31-3-2003

-

-

-

17.

KP.19 

KETUA DAN WAKIL KETUA BIDANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-9

8-4-2003

-

-

-

18.

KP.20 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

8-4-2003

-

-

-

19.

KP.21

PENGESAHAN  PROTOCOL  9 DANGEROUS GOODS (PROTOKOL 9 BARANG-BARANG BERBAHAYA)

11-4-2003

50

-

-

20.

KP.22

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA

17-4-2003

-

-

-

21.

KP.23

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

17-4-2003

-

-

-

22.

KP.24

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

29-4-2003

-

-

-

23.

KP.26

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

6-5-2003

-

-

-

24.

KP. 27

PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI MALUKU UTARA

17-5-2003

53

-

-

25.

KP.28

PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATANKEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  

18-5-2003

54

-

-

26.

KP.29

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,  KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2002

26-5-2003

-

-

-

27. 

KP.30

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2002  

26-5-2003

-

-

-

28.

KP.31

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002  

26-5-2003

-

-

-

29.

KP.32

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2002

26-5-2003

-

-

-

30.

KP.33

PENDIRIAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 

26-5-2003

-

-

-

31

KP.35

PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PALIMANAN-PLUMBON SEBAGAI JALAN TOL, PENAMBAHAN SIMPANG SUSUN KALIGAWE SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SEMARANG, PENAMBAHAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK, PENAMBAHAN RAMP MASUK KEMBANGAN SEBAGAI BAGIAN  DARI JALAN TOL JAKARTA – TANGERANG DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL  PADA JALAN TOL PALIMANAN – PLUMBON DAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR

10-6-2003

-

-

-

32.

KP.36

PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL PADA BEBERAPA JALAN TOL

10-6-2003

-

-

-

33.

KP.37

PERUBAHAN STATUS JEMBATAN TOL CITARUM RAJAMANDALA DAN JEMBATAN TOL MOJOKERTO SEBAGAI JEMBATAN UMUM TANPA TOL

10-6-2003

-

-

-

34.

KP.38

RINCIAN PENGELUARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2003

10-6-2003

63

-

-

35.

KP.39

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU, PENGADILAN NEGERI BONTANG, DAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA

10-6-2003

65

-

-

36.

KP.40

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

10-6-2003

-

-

-

37.

KP.41

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

10-6-2003

-

-

-

38.

KP.42

HONORARIUM BAGI ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN TUNJANGAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

10-6-2003

-

-

-

39.

KP.43

PENGATURAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN JURNALIS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

16-6-2003

68

-

-

40

KP.44

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

16-6-2003

-

-

-

41.

KP.45

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2004

16-6-2003

-

-

-

42.

KP.46

PENGADAAN KAPAL TANKER PRODUKSI DALAM NEGERI OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)

8-7-2003

-

-

-

43.

KP.47

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,  KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2003

 8-7-2003

-

-

-

44.

KP.48

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2003

8-7-2003

-

-

-

45.

KP.49

PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1976 TENTANG PEMBANGUNAN PUSAT PENELITIAN, ILMU PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOGI DI SERPONG

8-7-2003

-

-

-

46.

KP.50

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, PENGUJI MUTU BARANG, DAN PENERA

8-7-2003

-

-

-

47.

KP.51

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

8-7-2003

-

-

-

48.

KP.53

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

14-7-2003

-

-

-

49.

KP.55

PENGESAHAN PROTOCOL ON NOTIFICATION PROCEDURES(PROTOKOL PROSEDUR NOTIFIKASI)

21-7-2003

85

-

-

50.

KP.56

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  PEMERINTAH ROMANIA MENGENAI DINAS-DINAS PENERBANGAN BERJADWAL

21-7-2003

86

-

-

51.

KP.57

PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLICOF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILANDFOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTIONOF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

21-7-2003

87

-

-

52.

KP.58

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG  BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS  PENGHASILAN

21-7-2003

88

-

-

53.

KP.59

TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA

31-7-2003

-

-

-

54.

KP.60

UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  REPUBLIK INDONESIA

31-7-2003

-

-

-

55.

KP.61

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

31-7-2003

-

-

-

56.

KP.62

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2003

31-7-2003

-

-

Perubahan KP No. 110 Tahun 2001, terakhir KP. No. 32 Tahun 2003

57.

KP.63

DEWAN GULA INDONESIA

11-8-2003

-

-

-

58.

KP.64

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003

20-8-2003

-

-

Menurut PP No.26 Th.2001 dan PP No.11 Th.2003

59.

KP.65

PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003

20-8-2003

-

-

-

60.

KP.66

PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2003

20-8-2003

-

-

Menurut PP No.28 Th.2001 dan PP No.13 Th.2003

61.

KP.67

PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2003

20-8-2003

-

-

Menurut PP No.29 Th.2001 dan PP No.14 Th.2003

62.

KP.68

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

26-8-2003

-

-

-

63.

KP.69

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN

26-8-2003

-

-

-


DAFTAR INSTRUKSI PRESIDEN TAHUN 2003

No.

PUU

TENTANG

TANGGAL

LN

TLN

KETERANGAN

 

 

 

 

 

 

 

1

IP.1

PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI  IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA  BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA,  KABUPATEN PUNCAK   JAYA,  DAN KOTA SORONG

27-1-2003

-

-

-

2

IP.2

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-9 TAHUN 2003 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA-AFRIKA TAHUN 2005

18-3-2003

-

-

-

3

IP.3 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 

9-6-2003

-

-

-

[back]